Perppu Ormas Dalam Tinjauan Fiqih

PERPPU PEMBUBARAN ORMAS (PP. Al Falah Ploso)

Deskripsi Masalah

Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keOrmasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif, Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam PERPPU ini (PERPPU Nomor 2 Tahun 2017) ditegaskan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut PERPPU ini, Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ormas juga dilarang melakukan kegiatan sparatis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. “Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana,” bunyi Pasal 60 Perppu ini.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud, menurut Perppu ini, terdiri atas: a. Peringatan tertulis; b. Penghentian kegiatan; dan/atau c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Copyright © Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Jl. Veteran No. 18, Jakarta Pusat.

Itulah sekilas perppu tertang ormas yang sudah disahkan oleh Presiden, semenjak perpu itu disahkan sudah ada salah satu organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah dengan alasan organisasi tersebut tidak mau menerima pancasila dan uud 1945 sebagai dasar negara.

Pertanyaan :

Apakah dibenarkan kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam mengatur PERPPU di atas?

Jawaban :

Dapat dibenarkan dengan beberapa pertimbangan :

  1. Penetapan PERPPU tersebut sebagai langkah antisipasi dari Pemerintah Dalam rangka menjaga keutuhan NKRI yang telah terbukti menjadi jalan terbaik untuk menjaga keberlangsungan kehidupan agama, bangsa dan negara Republik Indonesia.
  2. Penyebaran paham radikalisme di Indonesia berlangsung sangat masif dan terstruktur;
  3. Pemerintah menilai PERPPU ini dibuat semata untuk melindungi ideologi kebangsaan, bukan untuk memberi batas kebebasan berdemokrasi.

Referensi 1. Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, vol. 5, h. 358. 2. Majmu’ah Sab’ah Kutub Mufidah, h. 70- 71. 3. Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatihi, vol. 6, h. 700. 4. Ibid, vol. 8, h. 486. 5. Dan lain-lain

Hasil Keputusan Bahtsul Masail FMPP SE-JAWA MADURA XXXI Di Pondok Pesantren Salaf Sulaiman Trenggalek Jawa Timur 18-19 Oktober 2017 M/ 28-29 Muharram 1439 H

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *